Sistem Coretax DJP 2025, Langkah Besar Modernisasi Perpajakan Indonesia

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi di sektor perpajakan dengan memperkenalkan Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2025, membawa perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax adalah bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi layanan perpajakan.

Fitur Utama Coretax

Taxpayer Ledger
Fitur ini memungkinkan wajib pajak memantau transaksi perpajakan secara real-time, termasuk riwayat pembayaran, tagihan, dan status kepatuhan. Hal ini memberikan transparansi lebih dalam manajemen kewajiban pajak.
Deposit Pajak
Sistem ini menyediakan saldo deposit pajak yang memungkinkan pembayaran lebih fleksibel dan mengurangi risiko terkena sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran.
Taxpayer Services
Layanan konsultasi dan permohonan perpajakan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Coretax tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga menghemat waktu dan biaya bagi wajib pajak.
Otomasi Data dan Dokumen
Coretax menyederhanakan proses administrasi, termasuk pengisian otomatis Surat Pemberitahuan (SPT), dan mengurangi kesalahan dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Sistem ini menghilangkan kebutuhan akan NPWP cabang dan menyatukannya dalam satu entitas NPWP pusat untuk meminimalkan kesalahan teknis.

Keunggulan Coretax

Efisiensi Administrasi: Coretax mengurangi beban administrasi di DJP maupun wajib pajak. Proses pemindahbukuan (Pbk) dan koreksi kode billing akan lebih mudah karena sistem ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan pengisian data.
Integrasi Data: Semua data perpajakan akan terintegrasi secara real-time dan dapat diakses dalam satu platform, memberikan pandangan 360 derajat atas informasi pajak wajib pajak.
Kredibilitas Data: Dengan database yang terintegrasi, DJP dapat melakukan analisis data yang lebih baik untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang adil.

Dasar Hukum

Pembangunan Coretax didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 mendukung efisiensi administrasi seperti pemindahbukuan pajak dan penyelesaian kesalahan kode billing. Sistem ini juga selaras dengan semangat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bidang perpajakan.

Manfaat untuk Masa Depan

Dengan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih siap menghadapi tantangan perpajakan modern, termasuk meningkatnya jumlah wajib pajak (dari 33 juta menjadi 70 juta) dan dokumen perpajakan (dari 350 juta menjadi 776 juta per tahun). Inisiatif ini diharapkan meningkatkan rasio pajak, mempermudah kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak:
Direktorat Jenderal Pajak atau Sekretariat Kabinet.

Referensi: